Induk perusahaan Google, Alphabet, menghadapi dugaan pelanggaran antimonopoli di Polandia terkait pembayaran atas penggunaan konten berita. Otoritas persaingan usaha negara tersebut menyoroti transparansi data yang dinilai penting bagi penerbit dalam menegosiasikan kompensasi dari platform digital.
Kantor Persaingan dan Perlindungan Konsumen Polandia (UOKiK) menilai Google tidak menyediakan informasi yang memadai bagi penerbit untuk menilai penggunaan konten mereka dan menegosiasikan pembayaran secara adil.
Konten berita yang menjadi perhatian ditampilkan melalui sejumlah layanan Google, termasuk Search, Google News, dan Discover. Menurut otoritas Polandia, keterbatasan data dapat menghambat penerbit dalam memahami nilai konten mereka di ekosistem layanan digital.
Presiden UOKiK Tomasz Chrostny mengatakan transparansi merupakan faktor penting dalam proses negosiasi antara platform digital dan perusahaan media. Tanpa informasi yang cukup, penerbit dinilai berpotensi berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan platform yang mendistribusikan konten mereka.
Dugaan tersebut menjadi bagian dari perhatian otoritas terhadap posisi Google di pasar digital. Namun, tuduhan itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran antimonopoli.
Google Sebut Telah Bekerja Sama dengan Penerbit
Menanggapi persoalan tersebut, Google Polandia menyatakan masih meninjau keputusan yang dikeluarkan UOKiK.
Perusahaan itu juga menyebut memiliki pendekatan terstruktur untuk memberikan kompensasi kepada penerbit berita dalam skala besar. Google mengklaim telah menjalin perjanjian dengan 70 publikasi di Polandia.
Meski demikian, persoalan yang disoroti otoritas bukan hanya keberadaan perjanjian pembayaran. UOKiK juga mempertanyakan apakah penerbit mendapatkan data yang cukup untuk memahami penggunaan konten dan menegosiasikan kompensasi secara setara.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan tantangan dalam hubungan antara perusahaan teknologi besar dan industri media. Di satu sisi, platform digital menjadi saluran distribusi berita kepada pengguna. Di sisi lain, penerbit membutuhkan transparansi mengenai penggunaan karya jurnalistik dan imbalan yang diterima.
Aturan Hak Cipta Jadi Latar Belakang
Persoalan ini berkaitan dengan perubahan aturan hak cipta di Polandia pada 2024 yang mengadopsi arahan Uni Eropa. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi penerbit pers untuk memperoleh kompensasi atas penggunaan konten mereka oleh layanan daring dalam kondisi yang diatur oleh hukum.
Regulasi tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hak penerbit dan pengaturan hubungan mereka dengan platform digital. Dalam konteks persaingan usaha, perusahaan yang terbukti menyalahgunakan posisi dominan dapat menghadapi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Polandia.
Denda maksimal untuk pelanggaran tertentu dapat mencapai 10 persen dari omzet perusahaan, bergantung pada dasar hukum dan jenis pelanggaran yang terbukti.
Kasus Google di Polandia menambah sorotan terhadap cara platform digital besar menggunakan dan mendistribusikan konten jurnalistik. Transparansi data, mekanisme penentuan kompensasi, dan keseimbangan posisi tawar menjadi sejumlah isu yang dapat memengaruhi hubungan bisnis antara perusahaan teknologi dan penerbit berita.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
