Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berencana mengoptimalkan sistem swakelola untuk mendorong pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus menekan biaya pembangunan infrastruktur.
Maruli menyampaikan rencana tersebut setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurut Maruli, sistem swakelola yang selama ini diterapkan dalam pembangunan infrastruktur oleh TNI Angkatan Darat (TNI AD) akan menjadi salah satu pendekatan yang ingin dikembangkan di kawasan perbatasan.
“Ya, sebetulnya (sistem swakelola) itu yang sedang saya coba ya, karena kita ini baru pertama memulai, kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden,” kata Maruli.
Ia menjelaskan, pengalaman selama dua tahun terakhir saat menjabat Kepala Staf TNI AD menjadi bekal untuk memperluas penerapan sistem tersebut. Salah satu contohnya adalah pembangunan jembatan perintis melalui Program Jembatan Garuda, yang melibatkan personel TNI AD dan masyarakat setempat.
Melalui sistem swakelola, pembangunan dilakukan dengan mengandalkan sumber daya yang tersedia di lapangan serta semangat gotong royong. Menurut Maruli, metode tersebut berpotensi menekan biaya dibandingkan pembangunan dengan pola konvensional.
“Nilainya sangat rendah. Mungkin (pemangkasan biayanya) di bawah 50%. Inilah yang mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah tersebut,” ujarnya.
Maruli menilai penguatan pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan penjagaan wilayah, tetapi juga perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pembangunan di daerah yang sulit dijangkau perlu disesuaikan dengan kebutuhan warga setempat.
Ia mengatakan BNPPDT telah memiliki organisasi yang dapat diperkuat melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Menurutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan warga tidak selalu harus bergantung pada anggaran badan tersebut.
“Badannya kan sudah ada, badan nasionalnya. Kenapa enggak diefektifkan sekalian? Karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu,” paparnya.
Maruli Buka Peluang Libatkan Satuan TNI
Dalam pelaksanaan program pembangunan, Maruli membuka peluang untuk mengoordinasikan dukungan dari satuan TNI yang berada di berbagai wilayah. Dukungan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan kawasan, termasuk daerah pesisir dan wilayah terpencil.
Ia menyebut keberadaan Batalion Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta satuan TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut di sejumlah daerah, sebagai potensi dukungan yang dapat dikoordinasikan.
“Di daerah-daerah ada Yon TP (Batalion Teritorial Pembangunan), kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah pesisir, (atau) Angkatan Laut. Jadi, mereka kalau mungkin (diperbantukan), (karena) saya di posisi Wakil Panglima, akan membantu untuk berkoordinasi,” kata Maruli.
Selain mendorong pembangunan dan pemberdayaan ekonomi, Maruli menekankan pentingnya kepastian batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Ia menyebut masih ada sejumlah titik perbatasan yang perlu dibahas dan dipastikan lebih lanjut, termasuk batas lahan serta pemanfaatannya.
“Ada daerah-daerah yang belum eksak yang harus kita diskusikan, kita komunikasikan dengan yang lain. Harus jelas perbatasan lahannya ya. Nanti penggunaannya dan lain sebagainya itu mungkin yang harus kita pastikan,” ujarnya.
Maruli berharap penguatan koordinasi antarlembaga dan pemanfaatan sumber daya di daerah dapat membuat pembangunan kawasan perbatasan lebih terarah. Dengan begitu, upaya menjaga wilayah negara dapat berjalan beriringan dengan peningkatan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
