Pemerintah dan DPR RI menyepakati anggaran pendidikan dalam APBN 2027 sebesar Rp824 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 8,74 persen dibandingkan alokasi anggaran pendidikan pada 2026 sebesar Rp757,8 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan besaran anggaran tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Anggaran pendidikan 2027 akan dialokasikan untuk sejumlah program, di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, serta pengembangan Sekolah Rakyat.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk pengembangan Sekolah Unggul Garuda, serta pemberian beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sebelumnya, pemerintah telah menyusun anggaran pendidikan 2027 sekitar Rp820,9 triliun dalam RAPBN. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp824 triliun dalam pembahasan bersama DPR.
Selain anggaran pendidikan, pemerintah dan DPR menyepakati anggaran perlindungan sosial 2027 sebesar Rp539,7 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan, serta mendukung program pengentasan kemiskinan.
Dana perlindungan sosial antara lain disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, Kartu Sembako, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah juga menetapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) dialokasikan sebesar Rp735 triliun untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun juga menjadi bagian dari desain kebijakan pendidikan 2027 yang masih terus disusun pemerintah. Menteri Keuangan sebelumnya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan grand design agar alokasi tersebut dapat digunakan secara optimal, termasuk dalam pembahasan program pendidikan gratis.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
