Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyatakan kesiapan TNI Angkatan Darat (TNI AD) untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut, serta mendukung penyelesaian persoalan di Papua.
Pernyataan itu disampaikan Tandyo usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia juga menegaskan komitmen TNI AD dalam mendukung program-program prioritas pemerintah.
Tandyo mengatakan amanah yang diberikan negara menjadi tanggung jawab TNI AD untuk membantu mempercepat pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Dapat amanah dari negara melalui Bapak Presiden menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Tentunya banyak program-program strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wapres Gibran yang melibatkan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,” ujar Tandyo.
Sejumlah program yang akan didukung TNI AD antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan ketahanan pangan.
“Apakah itu KDKMP, apakah itu Sekolah Rakyat, apakah itu ketahanan pangan, yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” katanya.
Selain program prioritas, Tandyo menyoroti penanganan karhutla yang masih menjadi perhatian pemerintah. Menurut dia, persebaran personel TNI AD di berbagai wilayah dapat dimanfaatkan untuk membantu mempercepat pemadaman.
“Kalau untuk karhutla pasti, karena TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman, khususnya lahan-lahan gambut, ini akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini,” ujarnya.
Tandyo juga menyebut Papua sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan program pemerintah. Ia menilai penanganan persoalan di wilayah tersebut mencakup upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menangani gangguan keamanan.
“Saya kira salah satu untuk yang menjadi prioritas untuk penyelesaian dari programnya Bapak Presiden adalah Papua, ya. Apakah itu dari sisi kesejahteraan, apakah itu dari sisi gangguan keamanan,” kata Tandyo.
Terkait kondisi keamanan, Tandyo turut menyinggung perkembangan di Maybrat. Ia berharap langkah-langkah yang dilakukan dapat mendorong pihak-pihak yang masih melakukan gangguan keamanan untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia menegaskan TNI AD akan menjalankan tugas sesuai konstitusi dan ketentuan yang ditetapkan negara.
“Sekarang kan tentara itu kan taat konstitusi ya. Sekarang konstitusinya masih bicara itu, kita ikut. Nanti negara membuat seperti apa? Itu yang kita ikutin, ya,” pungkasnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
