Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir atau Tata menegaskan Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan tidak terikat pada aliansi negara mana pun. Prinsip tersebut akan menjadi landasan diplomasi Indonesia di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks.
Pernyataan itu disampaikan Tata dalam konferensi pers di Gedung Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026), beberapa jam setelah serah terima jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono.
Tata mengatakan Indonesia tidak memilih blok tertentu dalam hubungan internasional. Pemerintah, menurutnya, berupaya menjaga hubungan baik dengan berbagai negara sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung perdamaian dan stabilitas global.
Meski demikian, prinsip bebas aktif bukan berarti Indonesia akan bersikap pasif ketika kepentingan nasional terancam. Tata menegaskan pemerintah tetap akan mengambil sikap tegas untuk melindungi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia akan terus berupaya mengambil peran dalam mencari solusi atas berbagai persoalan internasional. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mempertahankan kemandirian dalam menentukan sikap sekaligus berpartisipasi aktif dalam kerja sama antarnegara.
Indonesia Tetap Aktif di Berbagai Forum Internasional
Indonesia selama ini berpartisipasi dalam sejumlah organisasi dan forum internasional, termasuk ASEAN, BRICS, G20, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), MIKTA, dan D-8.
Keikutsertaan dalam berbagai forum tersebut menjadi salah satu cara Indonesia memperluas kerja sama di bidang ekonomi, politik, dan diplomasi. Pemerintah menegaskan partisipasi tersebut tidak menghilangkan kebebasan Indonesia dalam menentukan kebijakan luar negeri.
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS sebelumnya memunculkan perdebatan di kalangan pengamat hubungan internasional. Sejumlah pihak menilai keterlibatan dalam kelompok tersebut berpotensi memengaruhi persepsi negara lain terhadap posisi Indonesia di tengah persaingan kekuatan besar, terutama China dan Rusia.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa bergabung dengan BRICS tidak berarti Indonesia berpihak pada blok tertentu. Keanggotaan itu diposisikan sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama internasional tanpa meninggalkan prinsip bebas aktif.
Prinsip tersebut memungkinkan Indonesia membangun kemitraan dengan berbagai negara berdasarkan kepentingan nasional, tanpa harus terikat pada kepentingan satu kekuatan global.
Pergantian Menlu Tidak Mengubah Arah Politik Luar Negeri
Tata resmi menerima jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono dalam prosesi serah terima jabatan di Kementerian Luar Negeri pada Senin (12/10/2026). Sebelumnya, Tata telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026.
Dalam pernyataan perdananya setelah serah terima jabatan, Tata menegaskan pergantian pimpinan kementerian tidak akan mengubah arah politik luar negeri Indonesia.
Ia berkomitmen melanjutkan sekaligus memperkuat prinsip bebas aktif yang selama ini menjadi dasar diplomasi Indonesia. Pemerintah juga akan terus mendorong peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan maupun internasional.
Dengan demikian, Indonesia berupaya mempertahankan hubungan dengan berbagai mitra internasional sembari memastikan setiap keputusan diplomatik tetap mengacu pada kepentingan nasional dan amanat konstitusi.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
