Pemerintah menyiapkan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai total Rp200 miliar untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan delapan kabupaten yang terdampak gempa.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan masing-masing kabupaten terdampak memperoleh tambahan BTT sebesar Rp20 miliar. Sementara Pemerintah Provinsi NTT mendapat alokasi Rp40 miliar.
“Kepala daerah selama ini kan sudah diberikan bantuan. Tambahan BTT masing-masing Rp20 miliar untuk kabupaten kota dan Rp40 miliar (untuk) provinsi,” kata Tito di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Dengan delapan kabupaten memperoleh masing-masing Rp20 miliar dan Pemprov NTT menerima Rp40 miliar, total tambahan BTT yang disiapkan mencapai Rp200 miliar.
Tito meminta pemerintah daerah menggunakan anggaran tersebut untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama masa penanganan pascagempa, terutama warga yang masih berada di lokasi pengungsian.
Penanganan pengungsi saat ini melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, serta kementerian dan lembaga terkait.
Tambahan anggaran tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul laporan mengenai warga terdampak gempa yang meninggal dunia selama berada di pengungsian.
Tito mengatakan penyebab kematian warga perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum dikaitkan dengan kualitas pelayanan maupun kondisi tempat pengungsian.
“Saya akan cek ini sebelum saya jawab, daripada saya ngarang-ngarang jawab,” ujar Tito.
Ia mengatakan pemerintah perlu memastikan penyebab kematian setiap warga, termasuk kemungkinan penyakit, faktor usia, maupun kondisi lainnya. Jika ditemukan persoalan dalam pelayanan terhadap pengungsi, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi dan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk melakukan perbaikan.
Sebelumnya, BNPB mencatat sebanyak 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa. BNPB juga sempat mencatat 94 warga meninggal dunia selama berada dalam masa pengungsian.
Namun, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi BNPB bersama Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak, 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung maupun tertimpa reruntuhan akibat gempa.
Sebagian besar warga yang meninggal selama masa pengungsian merupakan kelompok lanjut usia dengan komplikasi penyakit kronis yang telah diderita sebelumnya, seperti stroke dan diabetes melitus.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian sebelumnya meminta pemerintah mengevaluasi perlindungan kelompok rentan dan pelayanan kesehatan selama masa pengungsian.
Evaluasi tersebut dinilai perlu mencakup kesinambungan pengobatan bagi warga dengan penyakit kronis, ketersediaan air bersih dan sanitasi, kondisi tempat pengungsian, hingga akses terhadap tenaga dan fasilitas kesehatan.
Tambahan BTT diharapkan dapat digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat penanganan warga terdampak sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama proses pemulihan pascagempa berlangsung.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
