Pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan diprioritaskan pada evakuasi korban, penyaluran bantuan, pembukaan akses yang terputus, serta pemulihan konektivitas dan layanan dasar masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan penanganan secara cepat dan terpadu.
Sejumlah pejabat pemerintah pusat juga ditugaskan menuju Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal. Puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
“Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat,” ujar AHY.
Dari sektor infrastruktur, AHY meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan sumber daya untuk membuka akses yang terputus serta memulihkan konektivitas dan layanan dasar masyarakat.
“Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung,” kata AHY.
Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT saat ini menangani 12 titik longsoran. Tiga titik berada di ruas Ruteng–KM 210, satu titik di ruas KM 210–Batas Kabupaten Manggarai, dan delapan titik lainnya berada di ruas Aegela–Batas Kota Ende.
Sejumlah alat berat, termasuk loader dan excavator, telah dikerahkan untuk membersihkan material longsoran dan menjaga akses jalan tetap fungsional. Penanganan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan petugas karena masih terdapat potensi gempa susulan.
Selain konektivitas, pemerintah memprioritaskan pemulihan layanan dasar, khususnya ketersediaan air bagi masyarakat. Kementerian PU melakukan inspeksi terhadap sejumlah infrastruktur sumber daya air di wilayah terdampak.
Berdasarkan pemeriksaan awal, Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay secara visual berada dalam kondisi baik. Pemeriksaan teknis secara lebih rinci masih dilakukan.
Sementara itu, pada Bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur ditemukan kerusakan ringan pada bendung serta longsoran yang menutup saluran sekunder.
BBWS Nusa Tenggara II juga menyiagakan berbagai peralatan pendukung, termasuk drilling rig dan truck crane, untuk mempercepat penanganan apabila diperlukan.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap SPAM Waemese di Labuan Bajo agar pelayanan air minum masyarakat dapat segera dipulihkan. Penanganan Daerah Irigasi Wae Laku terus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan sumber daya air.
“Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin,” tegas AHY.
Selain penanganan di lapangan, pemerintah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air minum, rumah warga, serta fasilitas publik lainnya.
Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan pada tahap berikutnya.
Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga terus mengonsolidasikan langkah Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BNPB, pemerintah daerah, BPBD, serta unsur terkait lainnya agar respons pemerintah berjalan cepat, terpadu, dan tidak tumpang tindih.
“Pemerintah terus berkoordinasi dan hadir memastikan proses cepat tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi atas rumah, infrastruktur, dan fasilitas publik dapat berjalan efektif, cepat, dan tepat guna,” tutur AHY.
AHY menegaskan penanganan tidak akan berhenti setelah fase tanggap darurat. Setelah kondisi darurat teratasi, pemerintah akan melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil asesmen kerusakan serta kebutuhan masyarakat.
Menurut AHY, pemulihan harus dilakukan secara cepat, tepat, aman, dan lebih tangguh. Infrastruktur yang rusak tidak hanya dikembalikan fungsinya, tetapi juga perlu dibangun dengan mempertimbangkan ketahanan terhadap risiko bencana di masa mendatang.
“Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi,” ujarnya.
AHY turut mengapresiasi seluruh unsur yang bekerja di lapangan, mulai dari TNI, Polri, BPBD, relawan, pemerintah daerah, hingga jajaran teknis kementerian terkait.
“Kepada seluruh petugas di lapangan, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan jajaran teknis kementerian, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Teruslah bekerja dengan cepat, cermat, dan penuh empati,” kata AHY.
Di tengah penanganan bencana, AHY menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga maupun mengalami luka dan kerugian akibat gempa bumi di NTT.
“Atas nama pribadi dan pemerintah, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa, korban luka, serta kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur,” ujar AHY.
AHY memastikan pemerintah akan terus mendampingi masyarakat NTT selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan. Ia juga mengajak masyarakat Indonesia memperkuat solidaritas dan memberikan dukungan kepada warga terdampak.
“Doa kita semua untuk seluruh masyarakat NTT yang terdampak. Semoga setiap keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Kita akan lalui ini bersama. Pemerintah akan terus hadir hingga kondisi masyarakat dan wilayah terdampak berangsur pulih,” tutup AHY.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
