Peningkatan produksi beras nasional mendorong pemerintah meninjau kembali kebutuhan pembukaan lahan sawah baru hingga jutaan hektare. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut rencana perluasan sawah seluas 2 juta hingga 3 juta hektare tidak lagi diperlukan setelah Indonesia mencapai swasembada beras lebih cepat dari target.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam acara Investor Daily Summit (IDS) 2026 di Raffles Hotel Jakarta, Rabu (7/10/2026). Menurut dia, keberhasilan program Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu faktor yang mengubah kebutuhan perluasan lahan pertanian.
Hashim mengatakan, target swasembada beras yang semula dipatok pada 2029 berhasil dicapai sekitar tiga tahun lebih awal. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan peningkatan produksi dapat dilakukan tanpa harus mengandalkan pembukaan sawah baru dalam skala besar.
Salah satu faktor yang disebut mendukung peningkatan produksi adalah kebijakan yang memberikan insentif kepada petani. Hashim menyampaikan bahwa harga pembelian gabah atau beras di tingkat petani meningkat sekitar 50 persen, sementara harga pupuk urea turun sekitar 20 persen.
Menurut dia, kebijakan tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus menekan biaya produksi. Insentif itu juga diharapkan mendorong petani meningkatkan produktivitas lahan yang telah tersedia.
Selain peningkatan produksi, Hashim menyebut stok beras nasional telah mencapai sekitar 5,3 juta ton berdasarkan informasi yang diterimanya dari Menteri Pertanian. Besarnya cadangan tersebut membuat kapasitas gudang Perum Bulog penuh sehingga diperlukan fasilitas penyimpanan tambahan milik swasta.
Pemerintah juga disebut telah memiliki kontrak ekspor beras sebanyak 500.000 ton ke Malaysia. Hashim menilai penyaluran beras ke pasar luar negeri dapat menjadi pilihan untuk mengelola stok nasional sekaligus membuka peluang ekonomi bagi Indonesia.
Di sisi lingkungan, rencana pembukaan jutaan hektare sawah sebelumnya memunculkan kekhawatiran mengenai potensi dampak terhadap hutan primer. Hashim menilai peningkatan produksi pangan dapat mendukung ketahanan pangan nasional tanpa harus memperluas lahan pertanian dengan mengorbankan kawasan hutan.
“Pemerintah Indonesia akan bertumbuh ekonominya dengan strategi berimbang. Berimbang tidak mengabaikan lingkungan hidup,” ujar Hashim.
Ia juga menyoroti potensi pemanfaatan sekitar 12,7 juta hektare lahan hutan terdegradasi berdasarkan data Kementerian Kehutanan. Menurut Hashim, kawasan tersebut berpotensi dikembangkan sebagai sumber bahan baku biofuel, termasuk untuk mendukung pengembangan biodiesel B50 hingga B100.
Pemanfaatan lahan terdegradasi itu dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung kebutuhan energi tanpa membuka hutan primer baru.
Meski demikian, pernyataan Hashim mengenai tidak diperlukannya perluasan sawah hingga jutaan hektare perlu dibedakan dari keputusan administratif terkait status program tersebut. Kepastian perubahan rencana perluasan lahan tetap perlu merujuk pada keterangan resmi kementerian atau pemerintah terkait.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
