Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengerahkan sumber daya secara optimal untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 12 Oktober 2026, sekitar 639 hektare lahan di enam provinsi masih dalam proses pemadaman.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Rapat itu dihadiri Gubernur Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam), serta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dari kedua provinsi tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi fokus utama penanganan karhutla saat ini.
“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” demikian keterangan Teddy yang dikutip dari Sekretariat Negara.
Untuk mempercepat pemadaman, operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Menurut Teddy, operasi tersebut mencatat tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.
Upaya di darat juga didukung operasi udara menggunakan metode water bombing atau penyiraman air dari udara di sejumlah wilayah. Pemerintah turut mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan.
Kombinasi penanganan darat dan udara tersebut ditujukan untuk mempercepat pemadaman serta mencegah kebakaran meluas ke area lain.
Selain Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, penanganan karhutla juga berlangsung di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan.
Pemerintah melaporkan kondisi di empat provinsi tersebut menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Operasi Modifikasi Cuaca tetap dioptimalkan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Pemerintah meminta seluruh pihak terus memperkuat koordinasi dan penanganan di lapangan hingga kebakaran dapat dikendalikan. Percepatan pemadaman juga menjadi langkah untuk mencegah bertambahnya luas lahan terdampak karhutla.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
