Kebijakan ganjil genap di Jakarta yang telah berjalan sekitar satu dekade kembali dievaluasi. Di tengah kajian tersebut, muncul sorotan mengenai berbagai pola adaptasi masyarakat untuk menghindari pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai penerapan ganjil genap dalam jangka panjang telah mendorong sebagian masyarakat mencari cara untuk tetap menggunakan kendaraan pribadi.
Salah satu bentuk adaptasi yang disorot adalah kepemilikan lebih dari satu mobil dengan nomor polisi ganjil dan genap.
Menurut Djoko, sebagian masyarakat kelas menengah atas memilih membeli mobil kedua, termasuk kendaraan bekas dengan harga lebih murah, sehingga dapat menggunakan kendaraan secara bergantian sesuai ketentuan ganjil genap.
“Masyarakat kelas menengah-atas tidak beralih ke transportasi umum, melainkan membeli mobil kedua atau mobil bekas murahan, khusus agar memiliki sepasang pelat ganjil dan genap. Hal ini justru menambah populasi kendaraan di Jakarta,” kata Djoko.
Selain kepemilikan mobil kedua, Djoko menyoroti penggunaan pelat nomor palsu atau ganda untuk menghindari pembatasan dan mengelabui petugas maupun kamera tilang elektronik atau ETLE.
Cara lain yang dilakukan sebagian pengendara adalah mengubah waktu perjalanan. Pengendara dapat memilih berangkat sebelum ganjil genap dimulai atau melakukan perjalanan setelah pembatasan berakhir.
Djoko menyebut pola tersebut sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan lalu lintas yang telah diberlakukan dalam waktu panjang.
Menurutnya, ganjil genap mampu mengurangi volume kendaraan dan menjaga kecepatan lalu lintas pada koridor yang menerapkannya. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan kemacetan Jakarta secara menyeluruh.
Kepadatan kendaraan, menurut Djoko, juga dapat berpindah ke ruas alternatif yang tidak menerapkan ganjil genap.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengevaluasi penerapan ganjil genap setelah berjalan sekitar satu dekade.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap efektivitas kebijakan dalam mengurangi kemacetan, tetapi juga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.
“Di satu sisi, perekonomian menjadi kondisi yang terdampak terkait itu, ya ada beberapa yang mati. Nah, ini juga akan kita lihat kembali nantinya,” kata Budi.
Evaluasi juga mencakup rute atau ruas jalan yang saat ini menerapkan ganjil genap.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI bersama DPRD DKI tengah mengkaji sejumlah ruas yang terdampak pembangunan MRT, termasuk Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk.
“Karena memang beberapa ruas sekarang ini terdampak, misalnya seperti Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan sebagainya. Sedang kita kaji untuk segera diputuskan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Hingga kini, Pemprov DKI belum menetapkan perubahan rute maupun ketentuan ganjil genap. Evaluasi masih dilakukan sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai penerapan kebijakan tersebut selanjutnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
