Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran pemerintah pusat bergerak cepat memberikan dukungan penanganan dan pemulihan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak segera tertangani.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo kepada kementerian dan lembaga untuk turun langsung membantu masyarakat terdampak.
Hal itu disampaikan Pratikno dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana gempa Pulau Flores, NTT, Minggu (16/8/2026).
“Rapat koordinasi ini menunjukkan bahwa kekuatan dan sumber daya untuk penanggulangan bencana di NTT ini sangat besar. Jadi aparat pusat mulai dari KL sampai dengan BUMN terlibat penuh,” ujar Pratikno.
Menurut Pratikno, pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai sumber daya, mulai dari kementerian/lembaga hingga badan usaha milik negara (BUMN), untuk mendukung penanganan bencana.
Selain mengerahkan sumber daya, pemerintah juga menekankan pentingnya sinkronisasi agar seluruh bantuan dapat digunakan secara efektif. Salah satu langkah yang diprioritaskan adalah pembentukan dan pengaktifan posko penanganan bencana.
“Nah saya ingin menekankan dua hal. Bahwa kekuatan yang besar ini hanya bisa efektif kalau kerjanya sinkron,” kata Pratikno.
Ia meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati, segera membentuk dan mengaktifkan posko. Keberadaan posko dinilai penting untuk mengoordinasikan seluruh sumber daya dan bantuan yang masuk ke wilayah terdampak.
“Jadi sinkronisasi mulai dari posko itu penting,” tegasnya.
Selain sinkronisasi, Pratikno menekankan pentingnya akuntabilitas melalui pendataan masyarakat dan wilayah terdampak. Menurut dia, data yang akurat menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan, baik pada masa tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jadi status itu penting untuk ditetapkan baik di level kabupaten terdampak maupun di provinsi. Dan kaitannya dengan akuntabilitas itu juga pendataan. Baik pendataan untuk kepentingan tanggap darurat maupun pendataan untuk rehab rekon,” ujarnya.
Pratikno mengingatkan bahwa pengalaman penanganan bencana sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pendataan antarwilayah. Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan proses pendataan dilakukan secara benar dan akurat.
Pemerintah pusat juga memastikan akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menangani dampak gempa NTT.
“Kami diperintah Bapak Presiden untuk mendukung Bapak-Ibu semuanya di daerah. Bapak Presiden bukan hanya memerintah tapi juga memberikan bantuan secara langsung,” kata Pratikno.
Ia meminta pemerintah daerah segera menyampaikan kebutuhan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat melalui posko yang telah dibentuk.
Pratikno turut mengapresiasi kerja seluruh jajaran pemerintah dalam lebih dari 24 jam setelah bencana terjadi. Ia berharap penanganan gempa dapat mempercepat pemulihan NTT sekaligus menjadi momentum membangun wilayah yang lebih tangguh menghadapi bencana.
“Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. Dalam waktu hanya 24 jam lebih sedikit kita sudah melangkah sangat jauh,” ujarnya.
“Jadi semoga NTT segera recover. Duka kita yang mendalam kepada para korban. Jadi bencana membuat daerah menjadi lebih baik itu harapan kita. Kita tidak ingin hanya merecover kembali keadaan semula, tapi kita manfaatkan momentum untuk membangun lebih baik,” pungkas Pratikno.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
