Pemerintah menyiapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan dan pemulihan Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, Sabtu (15/8/2026).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan delapan langkah tersebut harus segera dilaksanakan untuk mempercepat evakuasi, pemenuhan kebutuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak.
Hal itu disampaikan Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).
Langkah pertama, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemprov NTT untuk segera menetapkan status darurat.
Menurut Suharyanto, kepastian status kedaruratan diperlukan agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan kementerian/lembaga terkait memiliki dasar hukum untuk menyalurkan dukungan anggaran dan bantuan teknis secara maksimal.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya, bisa membantu secara maksimal,” ujar Suharyanto.
Kedua, Bentuk Posko Terpadu
Pemerintah juga mempercepat pembentukan pos satuan tugas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI dan Polri akan dioptimalkan dalam pengendalian operasi di lapangan.
Suharyanto mengatakan keberadaan posko diperlukan agar pergerakan personel, penataan pengungsi, serta distribusi logistik dapat dikendalikan dalam satu komando.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk posko provinsi,” katanya.
Ketiga, Posko Nasional di Labuan Bajo dan Maumere
BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Dua posko tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan di wilayah Flores bagian barat dan timur.
Posko Labuan Bajo akan menjadi pusat pendampingan, sedangkan Posko Maumere difokuskan untuk melayani wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mempercepat semua langkah penanganan bencana,” ujar Suharyanto.
Keempat, Buka Posko Logistik Nasional
Untuk memastikan bantuan dari luar daerah dapat disalurkan secara terkoordinasi, BNPB membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko tersebut akan menerima bantuan dari kementerian/lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat untuk kemudian dikirim ke wilayah terdampak di Flores melalui jalur udara.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” kata Suharyanto.
Kelima, Perkuat Operasi SAR
Dari sisi keselamatan warga, seluruh tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas akan memperkuat operasi pencarian dan pertolongan (SAR).
Operasi dilakukan bersama unsur TNI, Polri, dan relawan untuk memastikan tidak ada korban yang masih terjebak maupun hilang di wilayah terdampak.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” ujar Suharyanto.
Keenam, Pulihkan Fasilitas Vital
Pemerintah menargetkan fasilitas vital, seperti jaringan listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Pendataan kerusakan rumah warga juga dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir. Data tersebut diperlukan untuk menentukan pembangunan hunian sementara (huntara) maupun perbaikan rumah warga.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” kata Suharyanto.
Ketujuh, Kerahkan Alutsista untuk Distribusi Logistik
Pemerintah juga mengerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) lintas lembaga untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.
Armada helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, dan BNPB akan difokuskan untuk mengangkut kebutuhan pengungsi, seperti bahan pangan, selimut, dan tenda.
“Dari TNI ada empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” ujar Suharyanto.
Kedelapan, Buka Media Center Resmi
Langkah terakhir adalah mengoperasikan Media Center resmi yang akan menggelar press briefing setiap hari pukul 17.00 WITA.
Media Center tersebut disiapkan untuk menyampaikan perkembangan penanganan dan pembaruan data secara berkala sekaligus mengurangi simpang siur informasi serta disinformasi di tengah masyarakat.
“Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” kata Suharyanto.
Delapan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan gempa di NTT, mulai dari evakuasi dan pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pembukaan akses logistik, hingga pemulihan fasilitas vital di wilayah terdampak.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
