Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat memperkuat budaya antikorupsi melalui Kampanye Antikorupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/8/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas” tersebut diikuti 10.530 peserta dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan berbagai elemen masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kolaborasi dengan KPK diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan pemerintah yang memiliki risiko maupun nilai tertentu berjalan dengan tata kelola yang baik.
“Selama ini Pemprov DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” ujar Pramono saat meninjau kegiatan.
Kampanye antikorupsi tersebut dipusatkan di Taman Dukuh Atas atau Jakarta Creative Zone melalui dua kegiatan utama, yakni Integrity Fun Walk dan Integrity Booth.
Pramono mengatakan, peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari ASN DKI Jakarta, badan usaha milik daerah (BUMD), KPK, RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Dasawisma, hingga Jumantik.
“Dalam kampanye antikorupsi ini diikuti kurang lebih 10.530 peserta dari ASN DKI Jakarta, tentunya paling banyak BUMD, dan dari KPK, RT/RW, LMK, kemudian PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, dan sebagainya,” kata Pramono.
Melalui Integrity Fun Walk, peserta berjalan kaki menempuh rute sepanjang 2,2 kilometer. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mengampanyekan penerapan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, Integrity Booth menghadirkan edukasi mengenai kanal resmi pengaduan masyarakat. Warga dapat memanfaatkan SIPADU untuk melaporkan dugaan kecurangan serta JAKI untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik dan permasalahan perkotaan lainnya.
Berbagai layanan publik juga tersedia dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan antara lain perpajakan daerah, pemeriksaan kesehatan gratis, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan layanan Online Single Submission (OSS) bagi usaha mikro perseorangan, serta edukasi pemilahan sampah.
Pramono menegaskan, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat juga perlu berperan dengan menolak praktik korupsi dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi.
“Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi dengan berani menolak praktik korupsi, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Pramono.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak turut mengajak masyarakat ikut mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, pengawasan publik diperlukan agar anggaran pemerintah dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin warga juga turut serta membangun Pemerintah Provinsi DKI ini agar Pemerintah Provinsi DKI dapat kita lihat, kita nikmati dengan baik kondisi keadaan yang nantinya aman, terkendali, dan berintegritas, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya,” ujar Johanis.
Johanis menilai keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan Jakarta.
“Terima kasih atas kerja samanya yang baik. Pemerintah daerah beserta rakyat, kita sukseskan pembangunan Pemerintah DKI agar tetap lebih maju dan sejahtera. Hidup DKI,” tutup Johanis.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
