Pemerintah mulai menghitung skema pembiayaan dan kebutuhan anggaran untuk merealisasikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penggratisan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan penghitungan dilakukan dengan melihat berbagai sumber pendapatan PTN, mulai dari uang kuliah tunggal (UKT), penerimaan jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lainnya.
“Arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” kata Brian seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9).
Menurut Brian, penghitungan tersebut diperlukan untuk mengetahui besaran anggaran yang harus disiapkan apabila biaya kuliah mahasiswa program sarjana di PTN digratiskan.
“Tadi beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah PTN juga memiliki sumber pendapatan lain, termasuk dari program pascasarjana yang selama ini dapat memberikan subsidi silang terhadap program sarjana.
Hasil penghitungan tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan berbagai opsi kebijakan serta kemampuan fiskal negara. Pemerintah perlu memastikan skema yang disusun dapat berjalan tanpa mengganggu operasional dan kualitas layanan PTN.
“Itu kita lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan tentu juga akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita,” kata Brian.
Brian mengatakan Presiden Prabowo meminta agar program kuliah gratis dapat disiapkan secepat mungkin. Namun, pelaksanaannya tetap akan dilakukan melalui sejumlah tahapan setelah kebutuhan anggaran dan skema pembiayaannya dihitung.
“Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Tim tersebut akan memperdalam penghitungan anggaran sekaligus menyusun tahapan pelaksanaan program.
Brian mengatakan tim tersebut akan melibatkan sejumlah menteri, antara lain Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.
“Tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” ungkapnya.
Tim lintas kementerian itu ditargetkan menghasilkan penghitungan yang lebih rinci dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. Hasil kajian nantinya akan menjadi bahan pembahasan kembali dengan Presiden untuk menentukan skema dan tahapan pelaksanaan program.
“Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik,” tutur Brian.
Setelah kajian selesai, tim khusus akan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menko PMK. Laporan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan program kuliah gratis di PTN.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” pungkasnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
