Pemerintah mencatat program elektrifikasi telah menjangkau 1.516 lokasi di seluruh Indonesia hingga Agustus 2026. Jumlah tersebut setara sekitar 15 persen dari target elektrifikasi sebanyak 10.068 lokasi yang ditetapkan untuk periode 2025–2029.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M. Qodari mengatakan program tersebut menyasar wilayah yang belum sepenuhnya menikmati layanan listrik, termasuk desa, dusun, kawasan pegunungan, dan pulau terpencil.
“Dari total target tersebut, elektrifikasi telah terealisasi di 1.516 lokasi atau sekitar 15 persen,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Program elektrifikasi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 316 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025–2029.
Berdasarkan data pemerintah, 10.068 lokasi yang menjadi sasaran program tersebar di 8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten/kota, dan 36 provinsi. Program tersebut ditargetkan dapat memperluas akses listrik bagi sekitar 770.000 rumah tangga.
Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melalui penetapan dan verifikasi lokasi, penyusunan perencanaan teknis dan anggaran, pembangunan infrastruktur kelistrikan, hingga penyambungan dan pengoperasian. Skema yang digunakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Dari total lokasi yang telah dipetakan, sebanyak 5.466 lokasi direncanakan mendapat layanan melalui perluasan jaringan listrik yang telah tersedia. Sementara itu, 4.602 lokasi yang belum terjangkau jaringan eksisting akan dilayani melalui pembangkit skala kecil berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dengan sistem off-grid.
Qodari mengatakan kebutuhan anggaran untuk merealisasikan elektrifikasi di 10.068 lokasi tersebut diperkirakan mencapai Rp61,65 triliun. Pembiayaan program direncanakan bersumber dari APBN dan dialokasikan secara bertahap selama periode 2025–2029.
Pemerintah berharap perluasan akses listrik tidak hanya memberikan penerangan bagi masyarakat di wilayah terpencil, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Program tersebut juga diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses kelistrikan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
