Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas dan kredibilitas fiskal.
Menurut Suahasil, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Suahasil dalam keterangan resmi, Kamis (8/10/2026).
Komitmen tersebut, kata dia, tercermin melalui alokasi belanja untuk sejumlah program prioritas, antara lain pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan produktivitas masyarakat.
Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta mendukung revitalisasi sekolah dan madrasah serta digitalisasi pembelajaran.
Sementara di sektor kesehatan, APBN mendukung perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program tersebut telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan 99,1 juta penduduk hingga September 2026.
Pemerintah juga mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lengkap di berbagai daerah.
“Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” jelasnya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo, Suahasil memastikan APBN tetap menjadi instrumen strategis untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Ia mengatakan kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 melalui penguatan investasi, peningkatan aktivitas produksi, ekspor, penciptaan lapangan kerja formal, serta penguatan daya saing perekonomian nasional.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga disiplin dan kredibilitas fiskal. Dalam APBN 2027 yang telah disahkan, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” kata Suahasil.
Ia menambahkan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, serta menciptakan lapangan kerja.
Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, pemerintah sebelumnya menyampaikan kebutuhan pertumbuhan investasi sekitar 7 persen.
“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik,” pungkasnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
