Para pemimpin negara anggota BRICS berkumpul dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di New Delhi, India, pada 12–13 September 2026. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah konflik di Timur Tengah, ketegangan perdagangan, serta dorongan untuk memperkuat peran negara-negara berkembang dalam tata kelola global.
Perdana Menteri India Narendra Modi mendorong BRICS agar negara-negara Global South tidak hanya menjadi penerima aturan, tetapi ikut membentuk aturan internasional. Ia mengusulkan penyusunan 10 proposal reformasi tata kelola global yang dapat dikembangkan menjadi BRICS Reform Roadmap pada KTT berikutnya.
Modi menggambarkan tata kelola global saat ini seperti “piramida hak istimewa”, dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan terkonsentrasi di tingkat atas. Menurut dia, struktur tersebut perlu diubah menjadi platform kemitraan yang memberikan ruang lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global.
KTT tersebut dihadiri antara lain Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, serta Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Indonesia juga hadir sebagai anggota penuh BRICS.
Pertemuan berlangsung ketika sejumlah negara anggota memiliki kepentingan yang berbeda dalam isu geopolitik. Iran dan Uni Emirat Arab (UEA), misalnya, berada pada posisi berseberangan dalam konflik Timur Tengah. Sementara itu, hubungan India dan China sebelumnya mengalami ketegangan akibat bentrokan perbatasan pada 2020.
Meski terdapat perbedaan tersebut, para pemimpin BRICS berhasil mengadopsi Deklarasi New Delhi 2026 secara bulat pada hari pertama KTT setelah melalui negosiasi yang berlangsung hingga dini hari. Kesepakatan itu menjadi salah satu hasil penting pertemuan karena sebelumnya perbedaan posisi antaranggota sempat menyulitkan penyusunan pernyataan bersama.
Dalam isu konflik Timur Tengah, deklarasi menyerukan semua pihak menahan diri secara maksimal serta mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, konsultasi, dan diplomasi. Dokumen tersebut juga menyatakan keprihatinan terhadap meningkatnya kekerasan dan menyerukan perlindungan terhadap infrastruktur sipil serta fasilitas nuklir untuk tujuan damai.
Iran dan UEA sama-sama mendukung pernyataan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Pezeshkian bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi dalam pertemuan tingkat tinggi antara kedua negara sejak konflik dimulai. Pertemuan itu menjadi salah satu indikasi bahwa KTT BRICS juga membuka ruang dialog di antara negara-negara yang memiliki perbedaan kepentingan.
Deklarasi BRICS juga menyoroti dampak kebijakan tarif dan nontarif unilateral terhadap perdagangan global serta menekankan pentingnya sistem perdagangan yang sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Di sela-sela KTT, Modi juga bertemu dengan Xi Jinping. Kunjungan Xi ke India menjadi yang pertama dalam tujuh tahun. Kedua pemimpin sepakat memperkuat hubungan bisnis dan transportasi serta berupaya mengatasi hambatan perdagangan dan ketidakseimbangan hubungan ekonomi kedua negara.
Rangkaian pertemuan tersebut menunjukkan BRICS masih mampu membangun konsensus meski anggotanya memiliki kepentingan geopolitik yang beragam. Namun, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan dorongan reformasi tata kelola global dan gagasan tatanan internasional yang lebih inklusif menjadi langkah konkret.
Bagi India, kepemimpinan BRICS 2026 diarahkan untuk memperkuat ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan, sekaligus meningkatkan peran Global South dalam menentukan arah tata kelola internasional.
Akbari Danico – Redaksi
