Kenaikan biaya konstruksi hingga 30 persen mendorong Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengusulkan perluasan batas harga rumah subsidi menjadi Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Usulan ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan hunian terjangkau, terutama bagi kalangan anak muda yang membutuhkan akses lebih dekat ke tempat kerja.
Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan, kenaikan biaya pembangunan telah melampaui perkiraan sebelumnya yang berada di kisaran 5–10 persen. Kondisi tersebut membuat pengembang menghadapi tantangan untuk tetap menyediakan rumah dengan harga terjangkau.
Menurut Ari, perluasan batas harga rumah yang dapat memperoleh subsidi bisa menjadi alternatif bagi pengembang yang kesulitan membangun hunian pada kisaran harga yang lebih rendah. Dengan skema tersebut, pengembang diharapkan tetap dapat menyediakan rumah yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Usulan itu disampaikan dalam rangkaian kegiatan Himperra di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (11/10/2026). Ari menilai penyesuaian skema subsidi perlu mempertimbangkan perkembangan biaya pembangunan sekaligus kemampuan masyarakat dalam membeli rumah.
Selain harga, lokasi hunian menjadi perhatian. Menurut Ari, kalangan anak muda cenderung mempertimbangkan jarak dan kemudahan akses dari rumah menuju tempat kerja serta pusat aktivitas masyarakat. Karena itu, perluasan batas harga diharapkan membuka pilihan hunian dengan akses yang lebih memadai.
Ari juga menyoroti peran subsidi pembiayaan dalam mengurangi beban cicilan. Ia mencontohkan, bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang umumnya berada di kisaran 12–13 persen berpotensi turun menjadi sekitar 6–7 persen melalui skema subsidi. Besaran tersebut merupakan ilustrasi yang disampaikan Ari, bukan ketentuan baru yang telah ditetapkan pemerintah.
Meski mengusulkan perluasan batas harga, Himperra menyatakan tetap mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu masyarakat memiliki rumah.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, backlog kepemilikan rumah tercatat sebanyak 9,29 juta unit, turun dari 9,64 juta unit pada Maret 2025.
Sementara itu, penyaluran FLPP mencapai 178.211 unit hingga 9 Oktober 2026. Angka tersebut setara dengan 50,92 persen dari target pemerintah sebanyak 350.000 unit rumah subsidi pada tahun ini.
Realisasi tersebut menunjukkan penyaluran FLPP masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target tahunan. Di sisi lain, usulan perluasan batas harga rumah subsidi masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum dapat diterapkan sebagai kebijakan pemerintah.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
