Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pengembangan Pulau Kalimantan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Strategi tersebut mencakup penguatan konektivitas, investasi industri, dan kerja sama regional dengan Malaysia serta Brunei Darussalam.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, pengembangan ekonomi Kalimantan membutuhkan kolaborasi lintas negara untuk mempercepat transformasi ekonomi dan memperluas pemerataan pembangunan.
Menurut Rachmat, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi salah satu penopang terbentuknya ekosistem ekonomi baru di Kalimantan. Upaya ini diharapkan memperluas sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra.
Dalam forum 2nd Borneo Economic Forum di Kuching, Malaysia, Rabu (7/10/2026), Rachmat menyebut kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam sebagai peluang strategis untuk membangun masa depan kawasan Borneo.
Transformasi ekonomi Kalimantan dirancang melalui enam klaster strategis. Keenamnya meliputi teknologi bersih, industri farmasi terintegrasi, pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, industri kimia, serta energi rendah karbon.
Selain pengembangan sektor industri, investasi pada sumber daya manusia juga dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Aspek tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, peningkatan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Penguatan konektivitas menjadi bagian lain dari strategi pengembangan kawasan. Sejumlah koridor yang menjadi perhatian antara lain Nusantara-Balikpapan-Samarinda dan jaringan Trans-Kalimantan, termasuk akses menuju pelabuhan dan bandar udara.
Infrastruktur tersebut diharapkan memperlancar distribusi barang, menghubungkan kawasan produksi dengan pasar regional, serta memperkuat rantai pasok antarwilayah.
Bappenas juga mendorong pengembangan konektivitas energi lintas batas, infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Pemerintah turut menindaklanjuti usulan dari forum Borneo Economic Community untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rachmat menegaskan, pengembangan ekonomi Kalimantan harus tetap memperhatikan aspek sosial dan budaya, hak masyarakat lokal, serta perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kawasan diharapkan berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
