Pemerintah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mengambil peran lebih besar dalam distribusi barang bersubsidi dan kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan KDKMP diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sehingga penyaluran barang kebutuhan masyarakat menjadi lebih dekat dengan penerima manfaat.
Ferry menjelaskan KDKMP memiliki sejumlah fungsi utama, mulai dari menyalurkan barang subsidi dan kebutuhan sehari-hari, menyerap hasil produksi masyarakat desa sebagai offtaker, hingga menjadi saluran berbagai program pemerintah.
Menurut Ferry, keterlibatan koperasi di tingkat desa dapat memotong rantai distribusi yang panjang. Dengan begitu, barang subsidi dan komoditas strategis pemerintah diharapkan dapat disalurkan secara lebih langsung kepada masyarakat.
Skema tersebut mencakup sejumlah komoditas, antara lain pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan minyak goreng. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme agar barang dari BUMN produsen maupun penyalur dapat didistribusikan langsung melalui KDKMP.
Sejumlah perusahaan seperti Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, dan Bulog disebut telah membahas mekanisme penyaluran tersebut.
ANTARA melaporkan KDKMP nantinya dapat berperan sebagai agen, distributor, subdistributor, pangkalan, mitra penyalur, maupun outlet resmi sesuai dengan ketentuan masing-masing komoditas. Pengawasan distribusi juga akan dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), yang memungkinkan pemantauan stok, transaksi, penerima, wilayah, dan harga.
Selain menjalankan fungsi distribusi, KDKMP diarahkan menjadi penghubung antara produsen di desa dan pasar yang lebih luas. Koperasi dapat menyerap hasil pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan, kerajinan, serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah.
Hasil produksi tersebut kemudian dapat dipasarkan ke luar wilayah desa sehingga masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap kebutuhan pokok, tetapi juga memperoleh jalur pemasaran untuk produk yang mereka hasilkan.
Ferry juga menyebut KDKMP dapat menjadi salah satu saluran layanan perbankan, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di tingkat desa.
Di sisi lain, pemerintah mendorong koperasi tidak berhenti pada kegiatan perdagangan dan distribusi. KDKMP juga diarahkan masuk ke sektor pengolahan agar hasil produksi masyarakat memiliki nilai tambah.
Salah satu contoh yang disampaikan pemerintah adalah pengembangan koperasi petani sawit yang didorong untuk membangun fasilitas pengolahan crude palm oil (CPO).
KDKMP juga diproyeksikan membuka lapangan pekerjaan baru melalui pengelolaan unit usaha koperasi. Setiap koperasi akan memiliki manajer yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha dan keberlangsungan operasional.
Untuk mendukung operasionalisasi, Kementerian Koperasi sebelumnya telah melakukan penguatan terhadap aspek manajemen dan sumber daya manusia KDKMP. Pemerintah juga menyiapkan sistem informasi untuk memantau aktivitas koperasi.
Hingga saat ini, Ferry mengatakan sekitar 23 ribu lokasi KDKMP telah selesai dibangun dari target 80 ribu koperasi. Koperasi yang telah memiliki sarana fisik tersebut selanjutnya akan mulai dioperasikan secara bertahap.
Pemerintah berharap keberadaan KDKMP dapat memperkuat distribusi barang bersubsidi sekaligus membuka akses pasar bagi produk masyarakat desa. Dengan fungsi tersebut, koperasi diharapkan menjadi salah satu penghubung antara program pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
