Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan gratis, mulai dari taman kanak-kanak (TK), pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9). Pemerintah membahas kebijakan pendidikan gratis sekaligus skema pendanaan yang diperlukan untuk menjalankannya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan Prabowo memberikan penekanan khusus terhadap penyediaan layanan pendidikan gratis bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk mulai dari TK.
“Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Sehingga, itu yang perlu kami tekankan,” kata Mu’ti dalam konferensi pers seusai rapat terbatas.
Menurut Mu’ti, pemerintah juga membahas penguatan kebijakan pendidikan gratis melalui optimalisasi instrumen pendanaan yang telah tersedia, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Selain pendidikan umum, pemerintah membahas penguatan dukungan terhadap pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Presiden Prabowo telah menerbitkan keputusan terkait pembentukan direktorat jenderal baru di bawah Kementerian Agama yang secara khusus menangani pondok pesantren.
“Ini untuk mewadahi secara khusus pondok pesantren yang dikenal dengan Ditjen Pesantren,” kata Nasaruddin.
Menurut dia, pembentukan kelembagaan tersebut diharapkan dapat memperkuat kebijakan dan dukungan pemerintah terhadap pondok pesantren.
“Insyaallah diharapkan ke depan pondok pesantren mendapatkan hal-hal positif baru dibandingkan dengan sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, untuk jenjang perguruan tinggi, pemerintah masih menyiapkan skema untuk merealisasikan arahan Prabowo terkait pendidikan gratis di PTN.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah mulai menghitung kebutuhan pendanaan apabila biaya pendidikan di PTN digratiskan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” kata Brian.
Ia mengatakan penghitungan tersebut mencakup berbagai sumber pendapatan PTN, mulai dari uang kuliah tunggal (UKT), penerimaan jalur mandiri, hingga pendapatan lainnya.
“Beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” ujarnya.
Pemerintah selanjutnya akan menggunakan hasil penghitungan tersebut untuk menyusun skema pembiayaan dan tahapan pelaksanaan pendidikan gratis di PTN.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
