Pemerintah menyiagakan 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengungsi akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dapat sementara dialihkan untuk memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa NTT di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
“Ada beberapa sekolah yang masih libur atau diliburkan karena rusak dan lain-lain. Tadi kami sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Bapak Sudaryono. Ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan,” ujar Tito.
Menurut Tito, pengalihan layanan tersebut dapat dilakukan karena sejumlah sekolah di wilayah terdampak masih diliburkan akibat kerusakan bangunan.
“Karena sekolahnya tidak diberikan, nah dikasih ke pengungsian. Ini akan sangat bermanfaat,” katanya.
Selain memanfaatkan SPPG, Tito mengusulkan pembentukan dua posko bantuan untuk memperkuat penanganan pengungsi dan korban gempa, yakni posko timur Flores dan posko barat Flores.
Posko timur Flores akan menangani wilayah Ende, Sikka, Ngada, dan sekitarnya. Sementara posko barat Flores yang berlokasi di Labuan Bajo akan menangani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur.
SPPG Diminta Utamakan Keselamatan
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta seluruh SPPG di wilayah terdampak gempa NTT mengutamakan keselamatan serta menyesuaikan pelayanan dengan kondisi darurat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam akan segera direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi tanggap darurat saat ini.
Sudaryono juga mengimbau pengelola SPPG mengikuti regulasi terbaru yang akan disampaikan melalui saluran komunikasi resmi BGN.
“SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait. Sementara SPPG terdekat yang operasionalnya tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan, termasuk membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan di sekitar wilayah bencana,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi yang diunggah melalui media sosial, Sabtu (15/8/2026).
BGN juga meminta seluruh SPPG berkoordinasi aktif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana dapat berjalan cepat dan terkoordinasi.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
