PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk sekitar 78.000 unit rumah hingga September 2026.
Jumlah tersebut setara sekitar 48,75 persen dari kuota FLPP yang dialokasikan pemerintah kepada BTN sebanyak 160.000 unit pada 2026. Penyaluran FLPP tersebut menjadi bagian dari dukungan BTN terhadap Program 3 Juta Rumah.
Selain FLPP, BTN juga memperluas pembiayaan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Skema tersebut mencakup pembiayaan dari sisi permintaan maupun penyediaan dalam ekosistem perumahan.
Direktur Commercial Banking BTN Hermita mengatakan FLPP diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membantu pembelian rumah subsidi. Sementara itu, KPP memiliki cakupan penggunaan yang lebih luas.
“Dahulu hanya fokus ke FLPP, sekarang sudah ada KPP,” ujar Hermita, Minggu (27/9/2026).
KPP dapat digunakan masyarakat untuk membangun maupun memperbaiki rumah yang telah dimiliki. Skema tersebut juga menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk masyarakat yang menjalankan usaha dari rumah.
Dari sisi penyediaan, KPP mencakup pembiayaan bagi pelaku usaha dalam rantai pembangunan perumahan, seperti pengembang, kontraktor, penyedia jasa konstruksi, hingga pedagang dan pemasok bahan bangunan.
Hingga pertengahan September 2026, BTN mencatat total penyaluran KPP mencapai Rp7,4 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Rp5,4 triliun KPP Supply dan Rp2 triliun KPP Demand.
Sementara itu, skema FLPP juga mendapat kebijakan perpanjangan tenor pembiayaan hingga maksimal 40 tahun. BP Tapera menyebut kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterjangkauan cicilan bagi MBR.
Sebelumnya, BTN menyatakan masih menunggu aturan pelaksanaan dari BP Tapera untuk menjalankan KPR FLPP dengan tenor hingga 40 tahun.
Perluasan pembiayaan melalui FLPP dan KPP dilakukan BTN untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di sepanjang ekosistem perumahan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
