Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 18 Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, 40.363 kasus dialami balita.
Data tersebut dihimpun dari 63 kabupaten/kota di tujuh provinsi terdampak karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kemenkes menyebut pada data terbaru terdapat 4.533 kasus ISPA, sementara kasus lainnya telah sembuh atau kembali sehat.
Anggota Komisi VIII DPR Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman karhutla, tetapi juga memperkuat perlindungan dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan.
“Saya sangat prihatin dan miris melihat lebih dari 40.000 balita kita terserang ISPA di wilayah karhutla. Saya mendesak pemerintah turun tangan memberikan pengobatan yang maksimal bagi balita yang sudah menjadi korban,” ujar Azis, Jumat (25/9/2026).
Azis juga meminta pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi balita, lansia, dan kelompok rentan lainnya yang berada di wilayah dengan kualitas udara buruk.
Menurut dia, penanganan dampak kabut asap perlu dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan data kualitas udara, kesehatan, dan kebencanaan sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kebijakan penanganan asap tidak bisa lagi dieksekusi secara terpisah-pisah. Data ISPU dari KLHK, data kasus kesehatan dari Kemenkes, dan data kebencanaan dari BNPB harus terintegrasi dalam satu sistem komando,” katanya.
Azis menilai integrasi data dapat membantu pemerintah menentukan langkah penanganan secara lebih terukur, termasuk dalam mengambil keputusan terkait kondisi darurat dan pembatasan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
Ia juga mendorong BNPB, Kementerian Sosial, dan Kementerian PPPA memperkuat koordinasi serta menerjunkan tim penanganan ke wilayah yang terdampak asap.
“Saya mendorong pemerintah terutama BNPB, Kemensos, dan KemenPPPA untuk mengintensifkan koordinasi dan penanganan yang cepat serta memastikan posko, evakuasi, perlindungan sosial, dan layanan dasar berjalan selama kondisi darurat,” ujarnya.
Selain penanganan kesehatan, Azis meminta pemerintah daerah memiliki protokol yang jelas untuk melindungi anak ketika kualitas udara memburuk.
Ia juga mendorong Kementerian PPPA berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa PAUD, TK hingga SD apabila kualitas udara masuk kategori tidak sehat.
“Penanganan karhutla harus mengedepankan keselamatan warga di samping upaya pemadaman titik api di lapangan. Negara harus hadir utuh menjamin keselamatan anak-anak dan orang tua kita di wilayah terdampak,” kata Azis.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
